Jakarta - Wacana koalisi kabinet terus bergulir. Perombakan kabinet tentu akan memberi konsekuensi mulai soal reposisi pos kementerian maupun reposisi koalisi. Tak terkecuali Partai Golkar. Partai Golkar versi siapa?
Ketua DPR Setya Novanto beberapa hari terakhir ini kerap bersuara soal perombakan kabinet. Berkali-kali Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan nama-nama menteri yang akan dicopot sudah di kantong saku Presiden.
"Kita berikan kepercayaan penuh kepada Presiden. Presiden sudah mengetahui (siapa yang) evaluasi dan target diberikan untuk mencapai pemerintahan lima tahun ke depan," kata Setya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (7/5/2015).
Dia menuturkan dengan melakukan perombakan kabinet diharapkan mampu menjadi kekuatan baru bagi pemerintahan Jokowi. Ia menilai di internal kabinet ada dua tipe menteri yakni pertama yang perlu dilakukan pembinaan lebih jauh dan menteri yang tidak bisa memenuhi target.
"Kita harapkan ada kekuatan baru," harap politisi Partai Golkar ini. Saat ditanya apakah Partai Golkar siap bergabung ke pemerintahan Jokowi? Setya menjawab "Itu tergantung Presiden," seloroh Setya sembari tersenyum.
Posisi Partai Golkar dalam pentas politik nasional memang hingga saat ini masih cukup menentukan. Kendati Partai Golkar tengah dirundung perpecahan di internal, namun posisi politik partai berlambang beringin ini masih menjadi penentu politik khususnya di parlemen.
Ritme politik Parlemen selama enam bulan terakhir ini tidak terlepas dari peran Partai Golkar. Dalam konteks ini Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie yang memang mendominasi kekuatan di internal Fraksi Partai Golkar.
Sebut saja wacana interpelasi kenaikan harga BBM, hak angket soal kebijakan Menkumham Yassona H Laoly, termasuk rencana revisi terbatas UU Partai Politik dan UU Pilkada menyikapi Peraturan KPU. Singkat kata, Golkar menentukan hitam putihnya parlemen.
Posisi strategis Partai Golkar ini tentu cukup memikat bagi siapapun, tak terkecuali Presiden Jokowi. Mengajak Partai Golkar dalam pemerintahan tentu pilihan yang tidak salah di tengah upaya membangun soliditas pemerintahan. Meski memang, catatan penting dari Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie ini terkendala dengan proses hukum yang hingga saat ini masih berlangsung.
Namun bagaimana dengan Partai Golkar versi Agung Laksono? Publik jamak mengetahui kelompok ini memiliki kedekatan khusus dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Setidaknya sehari menjelang Munas Partai Golkar tandingan di Ancol, Jakarta Utara, sejumlah pendukung Agung Laksono melakukan pertemuan tertutup dengan Jusuf Kalla di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (4/12/2014) silam.
Salah satu staf khusus sebuah kementerian Kabinet Kerja berbisik soal kengototan Jusuf kalla mendorong reshuffle kabinet salah satunya berusaha untuk memasukkan Partai Golkar versi Agung Laksono. "Pak JK ingin mengajak Golkar kubu Agung masuk ke kabinet," kepada INILAHCOM belum lama ini.
Memang, hampir sepekan terakhir ini Wakil Presiden Jusuf Kalla kerap mewacanakan perombakan kabinet. Saking seringnya melontarkan wacana reshuffle, Presiden Jokowi seolah menyindir Wapres JK saat menjawab pertanyaan wartawan tentang reshuffle. "Ya, tanya Pak JK (soal reshuflle)," kata Jokowi.
Posisi Partai Golkar saat ini tentu siapapun yang menang dalam proses hukum akan memiliki kekuatan strategis dalam kontalasi politik nasional lebih khusus lagi dalam pemerintahan Jokowi-JK ini. [mdr]
source : http://nasional.inilah.com/read/detail/2202371/golkar-arb-atau-agung-gabung-pemerintahan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar